Sebuah kenyataan pahit yang harus kita terima bahwa seiring dengan
pemberlakuan otonomi daerah, Program Keluarga Berencana (KB) Nasional yang
sebelumnya begitu populer di masyarakat, telah menjadi redup bahkan cenderung mati
suri. Konon menurut analisis para pakar dan pemerhati program KB, penyebabnya paling
tidak mencakup dua hal. Pertama, komitmen yang lemah pada sebagian besar Kepala
Daerah (Bupati/Walikota) terhadap program KB. Terbukti dari 440 kabupaten/kota se-
Indonesia, hanya 31 kabupaten/kota yang membentuk Dinas BKKBN secara utuh. Akibat
dari kondisi itu, selain menjatuhkan ?mental? personil eks BKKBN Kabupaten/Kota,
anggaran yang diterima untuk mempertahankan/mengembangkan pelaksanaan program
KB menjadi tersendat. Disatu sisi pemerintah pusat sudah mengurangi porsi untuk
kabupaten/kota, sementara Pemkab /Pemkot hanya mengucurkan sedikit sekali anggaran
untuk program KB. Sekedar sebagai bentuk ?pengakuan? bahwa program KB masih ada
di wilayahnya, tanpa mempertimbangkan efek lebih jauh akibat melemahnya program
KB di daerah...Selengkapnya silakan download file lampiran